BPD

BPD Ciharashas

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Susunan Kepengurusan

Badan Permusyawaratan Desa

(BPD)

DESA CIHARASHAS

KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERIODE 2018 – 2024

Ketua           : Ade Kurnaen

Wakil Ketua : Sopian Hidayatulloh

Sekretaris    : Herni Kusmiati

Anggota       : Dicky Yulian Akbar (Ketua Bid.Pemerintahan Desa & Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggota      : Koswara (Kepala Pengembangan Desa & Pemberdayaan Desa)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.Pengertian BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

DASAR HUKUM
a.Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
b.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa;
c.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
d.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa;
e.Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
f.Peraturan Desa Cihatashas Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Badan permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa
BPD dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan.
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi,
– membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
– menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
– melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.
Tugas Badan Permusyawaratan Desa:
– Menggali aspirasi masyarakat;
– Menampung aspirasi masyarakat;
– Mengelola aspirasi masyarakat;
– Menyalurkan aspirasi masyarakat;
– Menyelenggarakan musyawarah BPD;
– Menyelenggarakan musyawarah Desa;
– Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
– Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
– Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
– Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
– Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
– Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
– melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Facebook Comments